Nasib Tragis Rumpun Tersisih: Menyoroti Lemahnya Taji Organisasi dalam Memperjuangkan Kuota Formasi PPPK Khusus Guru Agama dan Penjaskes di Daerah.

Agenda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masif digulirkan oleh pemerintah pusat semestinya menjadi angin segar yang menyapu habis kegundahan para pendidik honorer di seluruh pelosok negeri. Harapan akan status kepegawaian yang jelas, jaminan upah yang bermartabat, dan kepastian masa depan karier menjadi impian kolektif yang dinanti berbulan-bulan. Namun, di dalam realisasi draf formasi yang diturunkan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di berbagai kabupaten/kota, skenario ideal tersebut runtuh menjadi sebuah anomali diskriminatif yang pekat.

Ketika mata pelajaran umum seperti Matematika, Bahasa Indonesia, dan Guru Kelas mendapatkan alokasi kuota yang melimpah, dua rumpun fundamental justru terjebak dalam posisi sebagai “Rumpun Tersisih”: mereka adalah Guru Agama (semua agama) dan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Penjaskes). Tragisnya, di tengah keterpurukan hak ratusan ribu guru honorer kedua rumpun ini, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai organisasi profesi terbesar terkesan ompong, mandul, dan kehilangan taji politiknya dalam mendesak Pemerintah Daerah untuk membuka formasi yang adil.

1. Dikotomi Regulasi Pusat-Daerah dan Gagapnya Lobi Politik Organisasi

Akar utama dari minimnya kuota PPPK bagi Guru Agama dan Penjaskes bermuara pada lempar tanggung jawab administratif yang rumit antara kementerian pusat dan pemerintah daerah. Guru Agama, misalnya, secara substansi kurikulum berada di bawah payung Kementerian Agama (Kemenag), namun secara administrasi sekolah dan penggajian di sekolah negeri terikat pada Dinas Pendidikan dan APBD Pemda.

Celah birokrasi inilah yang gagal ditembus oleh tim lobi organisasi profesi di tingkat daerah:

• Alibi Anggaran Pemda: Ketika BKD memangkas atau bahkan menolakkan draf usulan formasi Guru Agama dan Penjaskes dengan dalih kapasitas fiskal daerah yang kritis, pengurus organisasi daerah cenderung pasrah menerima argumen tersebut tanpa melakukan perlawanan data yang agresif.
• Ketidakmampuan Mengonsolidasikan Data Riil: Elit organisasi kerap kali tiarap karena mereka tidak memiliki basis data tunggal (database) yang akurat mengenai jumlah riil guru honorer Agama dan Penjaskes yang telah mengabdi belasan tahun di sekolah-sekolah negeri. Ketiadaan argumen berbasis data (data-driven advocacy) membuat posisi tawar organisasi di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi sangat lemah dan mudah dipatahkan.

2. Ironi di Ruang Kelas: Beban Kerja Maksimal, Kuota PPPK Minimal

Padahal, jika melihat fakta di lapangan, kontribusi dan beban kerja kedua rumpun ini sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata. Guru Agama adalah benteng utama pembentukan karakter, moral, dan spiritual anak didik, sedangkan Guru Penjaskes bertanggung jawab penuh pada kesehatan fisik, motorik, sekaligus pengembangan bakat non-akademis siswa.

Mari kita bedah rasio ketimpangan alokasi yang terjadi menggunakan rumus indeks peluang formasi sederhana: Jika Pf mewakili peluang formasi, Kf adalah jumlah kuota formasi yang dibuka, dan Gh adalah jumlah guru honorer serumpun yang terdata, maka formulanya berbentuk:

Di banyak daerah, untuk rumpun umum nilai Pf dapat mendekati angka 0.8 hingga 1.0 (artinya hampir semua honorer terakomodasi). Namun bagi Guru Agama dan Penjaskes, nilai peluang ini sering kali merosot tajam di bawah angka 0.05 akibat kuota yang dibuka hanya dalam satuan jari, sementara antrean pelamar mencapai ratusan orang. Banyak sekolah negeri memiliki 6 hingga 12 rombongan belajar, namun posisi Guru Agama dan Penjaskes PNS/PPPK-nya nol besar, sepenuhnya ditopang oleh keringat guru honorer yang dibayar seadanya.

3. Orientasi Elit yang “Negeri-Umum Sentris” Mematikan Keadilan Rumpun

Mengapa energi perjuangan organisasi pusat begitu lambat merespons jeritan rumpun tersisih ini? Jawabannya kembali pada masalah struktural internal, yaitu hegemoni representasi yang timpang di dalam kepengurusan pleno. Kepengurusan organisasi dari tingkat pusat hingga daerah sangat didominasi oleh guru-guru mata pelajaran umum sekolah negeri.

Aspek Analisis	Rumpun Umum / Wali Kelas	Rumpun Tersisih (Agama & Penjaskes)
Representasi Struktural	Sangat kuat, mayoritas pengurus pleno berlatar belakang rumpun ini.	Sangat minim, jarang mendapatkan kursi strategis di harian organisasi.
Prioritas Agenda Lobi	Menjadi jualan utama dalam setiap audiensi dengan Kemenpan-RB dan BKN.	Hanya disisipkan sebagai “catatan kaki” dalam draf usulan formal.
Dampak Birokrasi Daerah	BKD langsung membuka formasi besar karena desakan korps yang kuat.	Formasi sengaja dikosongkan karena tidak ada tekanan politik dari organisasi.

Akibat dari bias representasi ini, program advokasi organisasi menjadi tidak seimbang. Masalah penundaan sertifikasi atau draf angka kredit guru umum akan langsung dikawal oleh tim hukum dengan respons cepat, sementara kasus guru agama honorer yang terancam didepak dari dapodik akibat sekolahnya diisi oleh PPPK rumpun lain sering kali luput dari perhatian utama.

4. Kesimpulan: Ultimatum Kuota atau Boikot Massal Iuran Anggota

Membiarkan Guru Agama dan Penjaskes berjuang sendirian menghadapi tembok tebal birokrasi BKD daerah adalah bentuk nyata dari kegagalan organisasi profesi dalam mengemban amanah persatuan. Jika organisasi ini tidak ingin ditinggalkan oleh ratusan ribu anggotanya yang kecewa, langkah taktis-radikal harus segera diambil:

sangkarbet